• kontak@dprd-makassarkota.go.id
  • 0411-868296
News Photo

Pimpinan DPRD dan Komisi D Bahas Penaggulangan Kemiskinan di DPRD Bandung

DPRD Makassar – Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Masyarakat terus melakukan keigatan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk diantaranya, konsep penuntasan kemiskinan dan kesejahteraan pegawai honorer pada tingkat pemerintahan daerah.

Kesempatan kali ini Komisi D DPRD Makassar mengunjungi DPRD Kota Bandung dalam rangka mempelajari konsep penuntasan kemiskinan, kualitas pendidikan, dan menakar sejumlah kebijakan bagi pegawai honorer pemerintah daerah. Senin (24/02/2020).

Mengingat sangat pentingnya polemik ini, rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, SH didampingi unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, SE, MM, serta Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Komisi D H.A. Nurhaldin, NH.

Hadir jajaran Komisi D DPRD Kota Makassar yaitu, Ketua Komisi D Abd Wahab Tahir, Wakil Ketua Fatma Wahyuddin, Sekretaris Sahruddin Said. Anggota Komisi D, Irwan Jafar, Al Hidayat Samsu, Irmawati Sila, Sangkala Saddikio, Abd Wahid, Sahruddin Said, Yeni Rahman, Nurul Hidayah, Budi hastuti.

Setibanya di gedung parlemen ibukota Jawa Barat ini rombongan disambut hangat oleh Wakil Ketua Komisi D yang juga membidangi Kesejahteraan Masyarakat Iwan Hermawan dan didampingi  Agussalim Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung.

Selaku Ketua Komis D Wahab Tahir tertarik untuk mengamati dan memahami bagaimana kebijakan yang diambil terkait Perda penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Bandung, sebab dirinya mengaku hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk nasib tenaga honorer.

Turut hadir pejabat struktural dinas pendidikan kota bandung fajar nugroho, mengaku penanggulangan kemiskinan semntara dibahas pada tahap panitia khusus (pansus) sistem pelayanan rujukan pusat terpadu terkait kemiskinan.

“proses peningkatan mutu konsen digalakkan di kota bandung berkat dukungan legislatif yang sementara dibahas dalam pansus penanggulangan kemiskinan.” Ungkap Fajar.

Sementara itu, kebijakan tekait tenaga Honorer sektpr pendidikan dan sektor kesehatan, dipertanyakan oleh Sekretaris Komisi D Sahruddin Said. Selanjutnya, kota inklusi yang juga jadi fokus kunjungan kali ini, Yeni Rahman mengaku kebijakan yang ada sangat bermanfaat untuk menjadi bahan bagi kota Makassar.

Kunjungan Komisi D DPRD Makassar didampingi pejabat struktural Kasubag TU Marlina Tawang, Kasubag Humas Andi Taufiq Nadsir dan staf Yeheskiel.

Mengakhiri perjumpaan ini, Pimpinan DPRD Kota Makassar dan Pimpinan DPRD Kota Bandung melakukan foto bersama seraya bertukar Cinderamata yang menjadi bukti pertemuan dua lembaga legislatif ini.

Bagikan Berita Ini

Komentar