• kontak@dprd-makassarkota.go.id
  • 0411-868296
News Photo

Penanganan Covid-19, Komisi D RDP Bersama Dinsos

DPRD MAKASSAR - Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar dengar pendapat (RDP) via Aplikasi Zoom

bersama Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial, BPPD dan Camat Mariso, pada Rabu (24/3/2020) malam. Rapat membahas perkembangan penanganan penyebaran Covid 19 di Makassar.

Rapat via Aplikasi Zoom ini juga dimonitor langsung Ketua DPRD Rudianto Lallo, dan hadir Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir, Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Fatma Wahyudin, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Sahruddin Said, Anggota Komisi D DPRD Makassar Al Hidayat Samsu, Yeni Rahman, Budi Hastuti 

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir mengungkapkan, dampak dari penyebaran virus Corona aktifitas masyarakat menjadi berkurang, untuk itu pihaknya telah berupaya menyiapkan logisltik untuk 10ribu Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat yang berhak mendapatkan.

"Penyebaran virus corona ini menjadi perhatian kita semua, oleh karena itu kita telah berupaya menyiapkan logisltik untuk 10ribu KK bagi masyarakat yang merasakan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi penyebaran Covid 19 ini," terang Mukhtar Tahir.

Sementara, Kepala BPPD Muh Rusli dalam rapat via Zoom menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Kecamatan dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona dengan terus melakukan penyemprotan Disinpektan di 15 kecamatan, khususnya diwilayah zona merah atau diwilayah yang masyarakatnya sudah ada yang terkena virus Covid 19.

"Kita masih butuh APD, alat dan bahan cairan disinfektan. Azupan gizi dan honor untuk tim yang turun langsung kelokasi melakukan penyemprotan Disinfektan," terangnya.

Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua  Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin mengungkapkan akan mengbackup full  apa yang menjadi keinginan Dinas Sosial dan BPPD tersebut.

" Hanya saja, Komisi D juga meminta agar Dinas Sosial juga memberi perhatian lebih kepada pengurus dan pemandi dan penggali kubur jenazah yang meninggal akibat virus Covid 19 untuk diberi kelengkapan alat pelindung diri (APD), gizi yang cukup dan honor," ungkapnya 

Diketahui, Rapat via Aplikasi Zoom ini dilakukan menindak lanjuti imbauan Pemerintah Kota untuk menghindari kontak langsung dan Bekerja dari Rumah  (Work Form Home). (*)

Adapun hasil Rapat Komisi D per tgl 26/3/2020   kesimpulan pada rapat via applikasi zoom tersebut sebagai berikut : 

1. Rapat Malam ini di hadiri oleh KETUA DPRD, Wakil Ketua 3 DPRD, unsur pimpinan dan Anggota Komisi D,  dan kepala Dinsos, Kaban BNPB, Camat mariso... Membicarakan dan membahas Penanggulanan Tanggap Bencana  terkait pencegahan Virus COVID-19.

2. Dinas sosial dan BNPB berbicara Soal kebutuhan mereka dlm Rangka penanggulangan Tanggap bencana sampai dgn bulan mei 2020.. sehingga Insya allah DPRD akan Back up Full penganggaran tsb...

3. Kecamatan Termasuk juga sebagai Salah satu Garda terdepan dalam penanganan penanggulananan Tanggap Bencana terkait pencegahan virus cobid -19.. di karenakan Kecamatan yang setiap harinya melayani / bersentuhan langsung  dengan Masyarakat... Sehingga insya DPRD akan mem Back UP juga penganggaranNYa...


Untuk kebutuhan yg di butuhkan oleh :

1. Dinsos

         - akan menyiapkan Logistik diperuntukan kepada 10 Rb KK kepada masyrakat yg berhak mendapatkan.


- dprd mengusulkan kpd dinsos agar diperhatikan juga untuk Pengurus Je nazah/ pemandi jenazah dan Penggali kubur untuk diberikan APD (alat pelindung diri), diberikan Azupan gizi dan honor bagi mereka yg menangani jenazah yg terkena Virus covid-19.

2. BNPB

        - BNPB Akan selalu melakukan Koordinasi dgn Damkar, dan kecamatan terkait wilayah penyemprotan Dispektan di 15 kecamatan.

terkhusus akan segera melakukan penyemprotan di wilayah Zona merah atau di wilayah yg sdh ada Masyrakat yg terkena positif virus Covid- 19.


- BNPB Membutuhkan APD, Alat dan bahan cairan dispektan, Azupan Gizi dan honor yg turun di lapangan.


- BNPB akan memberikan Alat dan Bahan untuk cairan disfektan kepada 15 kecamatan...Di setiapa kecamatan akan mendapatkan APD, alat dan bahan disFektan...

3. Kecamatan 

 Sebgai salah satu garda terdepan dalam penanganaan pencegahan Virup Covid-19, yg dimana di 15 Kecamatan di kota Makassar akan melayani setiap Hari Masyarakat sehingga Kecamatan beserta seluruh perangkat kecamatan membutuhkan :

ADP, Alat dan Bahan cairan Disfektan, Masker dan hand sanitizer, Azupan gizi, dll

Bagikan Berita Ini

Komentar