DPRD Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar
paripurna tentang jawaban pemerintah mengenai pandangan umum fraksi atas
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Minggu
(29/11/2020) di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi
Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin. Pada kesempatan
itu, Pjs Wali Kota Makassar Prof. Rudy Djamaluddin mengaku pihak pemerintah
menyambut baik sejumlah usulan dari 9 fraksi DPRD.
Pertama, mengenai keberpihakan terhadap penyandang
disabilitas, Rudy Djamaluddin menyampaikan bahwa pihak eksekutif telah
mengalokasikan anggaran guna perencanaan pembuatan rencana induk disabilitas.
Lalu terhadap Pandangan Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, dan
Fraksi Demokrat terkait penggunaan SIPD dalam rangka mencapai langkah-langkah
strategis dalam program strategis, Pemerintah berharap dengan penggunaan SIPD
(Sistem Informasi Pemerintah Derah), pihak legislatif dapat memberikan input
berkaitan dengan pokok-pokok pikiran dan hasil reses.
Kemudian mengenai target pendapatan asli daerah yang
ditargetkan pada tahun 2021, tentunya pihak eksekutif telah mempertimbangkan dampak
dari Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan pihak legislatif
sehingga upaya-upaya intensifikasi dan eksensifikasi obyek pendapatan dari
sektor pajak dapat dioptimalkan.
Setelah pembacaan jawaban tersebut, rapat paripurna diwarnai
interupsi dari sejumlah anggota DPRD. Salah satunya, Fasruddin Rusli yang juga
menjadi juru bicara F-PPP dalam pemandangan umum, menyampaikan secara langsung
keluhan dari daerah pemilihan beliau terakait pembangunan tanggul atau jembatan
pada pulau lae-lae yang terdapat di Kec. Ujung Pandang, Makassar.
Bagikan Berita Ini