14 Februari 2018 - 15:54:13 WITA

Komisi D DPRD Makassar Gelar Rapat Kerja Bahas Tentang Pelayanan Kesehatan


Editor : Taufik Fajar

DPRD Makassar - Komisi D DPRD Makassar gelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar, rapat siang ini membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang  layani masyarakat, Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.

 

Dalam Rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS serta kesehatan gratis yang belum terakomodir sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku  bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.

Rapat Kerja Komisi D DPRD Makassar/Doc: NL/Humas DPRD Makassar

“ Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank sapaan akrab Ketua Komisi D ini.

 

Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke Masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin bisa secara keseluruhan terakomodir.

 

“ saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.

 

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran 10 Milyar.

 

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

“ Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun,” kata Basdir.

 

“ Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.

 

Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial  Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azzikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta staffnya. (Adhit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut pun dikeluhkan oleh salah satu Anggota Dewan Komisi D DPRD Makassar, Shinta Mashita Molina, yang mengaku mendapat pelayanan yang kurang baik dari pihak puskesmas saat ingin mengambil rujukan.

 

"saya datang di puskesmas untuk mengambil rujukan tapi tidak dilayani dengan baik" ujarnya

 

"saya saja yang bayar tidak terlayani dengan baik, bagaimana dengan masyarakat yang dibayar oleh pemerintah. ini menjadi perhatian kita" tambah dia

 

Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar,  Naisyah Tun Azzikin menjelaskan bahwa sekitar 144 diagnose harus ditangani di layanan primer terlebih dahulu

 

"layanan primer dimakassar terdiri atas 102 Klinik, 100 Dokter Praktek dan 46 Puskesmas" ujarnya

 

"sebelum di rujuk di Rumah Sakit, terlebih dahulu mengambil rujukan layanan primer agar mendapat penanganan lebih lanjut" terangnya

 

Hadir dalam rapat 

Daftar Anggota

Pengumuman

Peta

Link Terkait